Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Kompas.com - 16/06/2019, 16:00 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono mengkritisi pemaparan tim hukum Prabowo-Sandiaga soal isi permohonan mereka dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres.

Menurut Bayu, seharusnya tim hukum 02 menitikberatkan argumennya terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tetapi saya amati ternyata hampir 2 jam pertama, mereka bukan malah bicara bagaimana kesalahan hitung itu bisa terjadi dan kenapa yang benar itu adalah penghitungan mereka," ujar Bayu dalam diskusi berjudul "Menakar Peluang Prabowo" di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017).


Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta Seluruh Komisioner KPU Diberhentikan

Bayu mengatakan, tim hukum 02 malah berputar-putar menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK) yang berhak menangani kasus kecurangan pemilu. Kemudian masuk ke beberapa tuduhan adanya kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Sementara itu, penjelasan mengenai kekeliruan hasil hitung suara yang ditetapkan KPU hanya dijelaskan pada 30 menit terakhir.

"Kemarin justru itu hanya di bagian akhir dan bahkan ketika mendalilkan 22 juta suara digelembungkan dalam waktu yang singkat itu, ada hal yang sulit dibuktikan," ujar Bayu.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Datangi LPSK

Adapun dalam petitum gugatannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara yang benar adalah 52 persen untuk Prabowo-Sandiaga dan 48 persen untuk Jokowi-Ma'ruf. Hasil tersebut berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki tim 02.

Data yang dimiliki tim hukum tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyatakan, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,42 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,59 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X