TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Kompas.com - 16/06/2019, 11:19 WIB
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga kembali membangun narasi dalam sidang sengketa pilpres 2019.

Menurut Raja, tim hukum 02 membuat kesan bahwa saksi-saksi mereka punya informasi penting dan terancam keselamatannya.

"Mereka sedang membangun narasi bahwa mereka punya banyak saksi yang wow dan terancam keselamatan mereka," ujar Raja ketika dihubungi, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Menurut dia, narasi tersebut omong kosong. Khususnya dalam hal keselamatan para saksi.

Raja mengatakan, pada era sekarang, sudah tidak ada lagi penculikan atau intimidasi terhadap pihak tertentu yang menjadi saksi dalam suatu perkara.

Dia berpendapat, pihak 02 sudah sering membangun narasi-narasi negatif sejak awal pemilu.

Ia mengingatkan ketika ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto yang merasa dihalangi saat menuju Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan mereka.

Baca juga: LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo-Sandiaga di Sidang MK

Padahal, kata Raja, sulitnya akses menuju MK pada saat itu untuk mengantisipasi aksi massa yang ricuh.

"Jadi sejak awal mendaftar di MK, tim hukum 02 banyak melakukan bluffing, membangun narasi politik ketimbang argumen hukum," kata Raja yang juga menjadi pendamping pengacara 01 ini.

Meski demikian, Raja menghormati langkah mereka yang mencari perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK).

Dia bahkan mendorong LPSK untuk mengikuti permintaan tim hukum 02 itu. Tujuannya agar LPSK tidak dituding berpihak oleh tim hukum 02.

"Karena persepsi ini yang secara konsiten dari dulu dijual oleh BPN, Prabowo kalah karena dicurangi. Padahal memang kalah saja," kata dia.

Baca juga: BPN: Ada Saksi yang Akan Beri Keterangan Wow

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Priyo Budi Santoso, menyebutkan, akan ada saksi yang memberi keterangan mengejutkan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut saksi yang dijanjikan akan memaparkan bukti soal dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Sudah tentu kami siapkan. Juga mudah-mudahan ada saksi hidup yang akan berikan keterangan yang bersifat ‘wow’ terhadap itu semua,” tutur Priyo dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Sementara itu pada hari yang sama, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan terhadap saksinya dalam sidang sengketa pemilu di MK.

Namun, LPSK ternyata tidak bisa memberi perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK atas alasan terbentur undang-undang.

Ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto sudah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yang dapat dilakukan agar keinginannya memberikan perlindungan bagi para saksi dan ahli tersebut dapat diwujudkan.

Bambang dan kawan-kawan pun akan mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Nasional
Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Pompeo : Wajar jika Kita Bekerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X