Perludem: Paslon 02 Tempatkan MK sebagai Mahkamah Pembanding Kinerja Bawaslu

Kompas.com - 15/06/2019, 18:09 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyatakan, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah pembanding atas kinerja Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Menurut Titi, hal tersebut terlihat dari dalil tim hukum 02 yang banyak mempersoalkan masalah pemilu yang seharusnya diselesaikan lewat Bawaslu.

"Nampaknya Paslon 02 menempatkan MK ini sebagai mahkamah pembanding atas kinerja Bawaslu. Makannya, di sana (MK), pihak 02 kembali mengulangi ketidakpuasan soal penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Ia menyampaikan, ada sejumlah dalil Tim Hukum 02 yang tidak dikabulkan oleh Bawaslu dan kembali dibawa ke MK. Menurutnya, dalam Undang-Undang tentang Pemilu, putusan dari Bawaslu bersifat final dan mengikat.

Dari pengamatannya, hakim Konstitusi dalam setiap menangani perselisihan hasil pilkada juga selalu menanyakan kepada pemohon apakah sudah memproses dalil yang dipermasalahkan di Bawaslu atau belum.

"Dari pengamatan saya dan juga para praktisi, MK itu selalu bertanya apakah sudah ke Bawaslu atau belum, pasti itu pertanyaanya," kata dia.

Paslon 02, seperti diungkapkan Titi, menginginkan agar para hakim MK untuk tidak fokus menangani sengketa pilpres berdasarkan hasil pemilunya saja, tetapi fokus pada hal-hal seperti praktik TSM dan persyaratan calon.

Tak pelak, lanjutnya, ia menduga Tim Hukum 02 ingin keluar dari konstruksi atau prinsip perselisihan hasil pemilu (PHPU) presiden 2019.

"Jadi, bagaimana melihat dalil atau bukti pemohon (Prabowo-Sandi), memang paslon 02 ini ingin keluar dari konstruksi PHPU yang selama ini terjadi sejak pemilu 2004-2014," ucapnya.

Menurut dia, permohonan Tim 02 dalam sengketa pilpres yang ingin keluar dari konstruksi PHPU terlihat dalam dalil argumentasi kuantitatif dan kualitatifnya yang disampaikan dalam perbaikan permohonan pada 10 Juni.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X