Kompolnas: Tidak Mungkin Semua yang Diketahui Polisi Dibuka

Kompas.com - 14/06/2019, 21:25 WIB
Ketua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).Fabian Januarius Kuwado Ketua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Bekto Suprapto menyoroti suara miring terhadap Polri yang membuka proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar, kerusuhan 21-22 Mei, penyelundupan senjata ilegal hingga rencana pembunuhan pejabat negara.

Menurut Bekto, masih ada pihak-pihak yang tidak percaya terhadap hasil investigasi polisi.

Bahkan, ia mendengar ada pihak yang menganggap ada yang disembunyikan Polri dari kasus tersebut.

Menurut mantan polisi berpangkat Inspektur Jenderal (Pol) itu, wajar jika ada yang disembunyikan kepolisian dari perkara itu.

"Memang tidak mungkin semua yang diketahui polisi itu dibuka. Karena pasti itu masih menyangkut dengan pengembangan penyidikan yang berikutnya. Itulah jika ada yang ngomong polisi menyembunyikan. Memang seperti itu pekerjaan polisi ya," ujar Bekto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Menurut Kompolnas, Langkah Polri Usut Makar dan Kasus Lainnya Sudah Sesuai Aturan

"Nanti kalau dikasih tahu semuanya, si pelaku menyiapkan untuk membuang barang bukti, menyiapkan untuk 'ngeles' (menghindar). Masak polisi mau nangkap si A, dibilang. Kan lari ya," lanjut dia.

Meski demikian, bukan berarti polisi juga harus tertutup mengenai proses investigasi perkara-perkara itu.

Bekto menegaskan, Polri bertanggung jawab terhadap empat pihak. Pertama, kepada negara. Artinya, jika polisi dinyatakan bersalah, maka ada sanksi hukumannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kedua, bertanggung jawab terhadap pengawas internal, yakni inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam).

Baca juga: Tak Ada Polisi yang Dilaporkan ke Kompolnas Terkait Penanganan Perkara Makar, Rusuh hingga Rencana Pembunuhan Pejabat

Ketiga, bertanggung jawab terhadap pengawas eksternal, yakni Kompolnas, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Ombudsman, LPSK dan lain-lain.

Terakhir, polisi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, polisi punya kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan sebuah perkara.

"Jadi konferensi pers itu adalah bentuk pertanggungjawaban polisi ke masyarakat. Semua tindakan polisi, kaitannya dengan sikap profesional, modern serta terpercaya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan Polri," ujar Bekto.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X