Kompolnas: Tidak Mungkin Semua yang Diketahui Polisi Dibuka

Kompas.com - 14/06/2019, 21:25 WIB
Ketua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019). Fabian Januarius KuwadoKetua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Bekto Suprapto menyoroti suara miring terhadap Polri yang membuka proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar, kerusuhan 21-22 Mei, penyelundupan senjata ilegal hingga rencana pembunuhan pejabat negara.

Menurut Bekto, masih ada pihak-pihak yang tidak percaya terhadap hasil investigasi polisi.

Bahkan, ia mendengar ada pihak yang menganggap ada yang disembunyikan Polri dari kasus tersebut.

Menurut mantan polisi berpangkat Inspektur Jenderal (Pol) itu, wajar jika ada yang disembunyikan kepolisian dari perkara itu.

"Memang tidak mungkin semua yang diketahui polisi itu dibuka. Karena pasti itu masih menyangkut dengan pengembangan penyidikan yang berikutnya. Itulah jika ada yang ngomong polisi menyembunyikan. Memang seperti itu pekerjaan polisi ya," ujar Bekto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Menurut Kompolnas, Langkah Polri Usut Makar dan Kasus Lainnya Sudah Sesuai Aturan

"Nanti kalau dikasih tahu semuanya, si pelaku menyiapkan untuk membuang barang bukti, menyiapkan untuk 'ngeles' (menghindar). Masak polisi mau nangkap si A, dibilang. Kan lari ya," lanjut dia.

Meski demikian, bukan berarti polisi juga harus tertutup mengenai proses investigasi perkara-perkara itu.

Bekto menegaskan, Polri bertanggung jawab terhadap empat pihak. Pertama, kepada negara. Artinya, jika polisi dinyatakan bersalah, maka ada sanksi hukumannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kedua, bertanggung jawab terhadap pengawas internal, yakni inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam).

Baca juga: Tak Ada Polisi yang Dilaporkan ke Kompolnas Terkait Penanganan Perkara Makar, Rusuh hingga Rencana Pembunuhan Pejabat

Ketiga, bertanggung jawab terhadap pengawas eksternal, yakni Kompolnas, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Ombudsman, LPSK dan lain-lain.

Terakhir, polisi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, polisi punya kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan sebuah perkara.

"Jadi konferensi pers itu adalah bentuk pertanggungjawaban polisi ke masyarakat. Semua tindakan polisi, kaitannya dengan sikap profesional, modern serta terpercaya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan Polri," ujar Bekto.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X