Seluruh Kader Demokrat Diperingatkan Tak Bicara Lebih Lanjut soal Kongres Luar Biasa

Kompas.com - 14/06/2019, 16:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin,

surat yang ditujukan untuk kepada seluruh kader partai Demokrat, meminta seluruh kader partai untuk tidak berbicara lebih lanjut terkait Kongres Luar Biasa (KLB).

Saat dikonfirmasi, Amir membenarkan adanya instruksi untuk seluruh kader.

"Iya betul, sementara jangan dulu memberikan, mengimprovisasi di luar dari pada itu, kecuali ada reaksi atau ada hal-hal yang menjadi alasan buat saya untuk menambahkan. Sementara itu dulu," kata Amir saat dihubungi, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Agus Hermanto Sebut Usulan KLB dari Senior Demokrat Akan Dibahas Sesuai AD/ART

Dalam surat tersebut, pada poin pertama Amir mengatakan, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dewan Kehormatan, seluruh kader diminta untuk tidak membicarakan lebih lanjut soal dipercepatnya Kongres Luar Biasa (KLB).

"Kedua, seluruh kader diminta untuk tidak melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait dengan konflik internal termasuk kegiatan jumpa pers yang mewakili partai di semua tingkatan," ujarnya.

Baca juga: Dewan Kehormatan Demokrat Gelar Rapat Sikapi Manuver Max Sopacua Cs

Amir juga mengatakan, jika ada kader yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai, maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan.

"Agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," katanya.

Baca juga: Demokrat Tolak Usul KLB untuk Gantikan SBY sebagai Ketum

Selanjutnya, Amir menegaskan, Dewan Kehormatan akan memanggil semua pihak yang memicu adanya konflik untuk diminta keterangan dan diselesaikan sesuai aturan internal partai.

"Diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," pungkasnya.

Kompas TV Wacana pembubaran koalisi parpol pendukung dua kubu di Pilpres 2019, yaitu koalisi Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto dinilai tak relevan di tengah masih bergulirnya proses gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana status kedua koalisi ini ke depannya? Apakah bisa bubar atau terus bersatu di mana yang satu mengawal pemerintahan dan koalisi lain menjadi oposisi? Simak dialognya dengan politisi senior Partai Demokrat, <strong>Ahmad Mubarok</strong> dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan. #KoalisiPartai #Jokowi #Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.