Tak Ada Polisi yang Dilaporkan ke Kompolnas Terkait Penanganan Perkara Makar, Rusuh hingga Rencana Pembunuhan Pejabat

Kompas.com - 14/06/2019, 16:12 WIB
Ketua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019). Fabian Januarius KuwadoKetua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) tidak menerima satu pun laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik atau cara bertindak penyidik kepolisian yang mengusut perkara makar, rusuh 21-22 Mei, kepemilikan senjata ilegal hingga percobaan pembunuhan pejabat negara.

"Khusus untuk kasus-kasus itu ini, satupun tak ada yang laporan ke Kompolnas. Belum ada sama sekali," ujar Ketua Kompolnas Bekto Suprapto saat dijumpai wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Dugaan Makar Mantan Kapolda Metro Jaya, Polisi Periksa 20 Saksi

Kompolnas pun mengapresiasi personel kepolisian yang terlibat penyelidikan dan penyidikan perkara itu. Artinya, polisi sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundangan.

Sebab, Kompolnas menerima 4.000 laporan setiap tahunnya. Masyarakat datang atau melalui surat melaporkan dugaan pelanggaran etik, cara bertindak hingga pelanggaran pidana umum yang dilakukan oknum di kepolisian.

Kompolnas berharap kondisi tersebut dapat dijaga dengan baik oleh personel polisi yang terlibat dalam penanganan sejumlah perkara itu.

Baca juga: Polri Bantah Menutup-nutupi Hasil Investigasi Kematian Korban Kerusuhan 22 Mei

Bekto sekaligus memberikan motivasi bagi kepolisian untuk tidak gentar dalam mengusut sejumlah perkara itu.

Pria yang juga merupakan mantan polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Pol) itu menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, semua orang harus sama kedudukannya di hadapan hukum.

"Harus disadari bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Jadi siapapun yang melanggar hukum, itu harus diproses secara hukum. Itu yang sedang terjadi saat ini," ujar Bekto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X