Kompas.com - 14/06/2019, 15:27 WIB
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA , KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggota Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan, meski ketentuan soal perbaikan permohonan dalam sengketa hasil pilpres belum diatur dalam undang-undang, bukan berarti pihak pemohon tidak dapat mengajukan perbaikan permohonan.

Ia menekankan, dalil permohonan sengketa yang dibacakan oleh pihak pemohon dalam sidang pendahuluan menjadi rujukan bagi pihak termohon dan terkait pada sidang-sidang berikutnya.

"Hal-hal pokok dalam permohonan itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan. Itu yang menjadi rujukan permohonan sebenarnya," ujar Suhartoyo dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2010).

Baca juga: Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tak Dipersoalkan

Awalnya, KPU sebagai pihak termohon dan Tim Kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempersoalkan dalil permohonan yang dibacakan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalil permohonan yang dibacakan tersebut berbeda dengan permohonan yang didaftarkan pertama kali oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga pada 24 Mei 2019 lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan, dalil permohonan yang dibacakan merupakan versi terbaru setelah perbaikan permohonan pada 10 Juni 2019.

Baca juga: Kuasa Hukum KPU dan 01 Minta Keputusan Hakim MK soal Perbaikan Permohonan 02

Kendati demikian, Suhartoyo menegaskan bahwa pihak termohon dan pihak terkait dapat memberikan jawaban atas dalil permohonan yang dibacakan pemohon dalam sidang pendahuluan.

"Redaksional atau substansial silakan ditanggapi pada sidang berikutnya bagi pihak termohon dan pihak terkait untuk menyampaikan jawaban atas dalil-dalil pemohon, apakah sepakat atau tidak," kata Suhartoyo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Nasional
Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.