Kemendagri dan BNPP Bertekad Pertahankan Predikat WTP

Kompas.com - 14/06/2019, 15:14 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selama empat tahun berturut-turut dapat dipertahankan.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan tertulisnya usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) oleh BPK, di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: KKP Akhirnya Dapat WTP, Menteri Susi Akui Deg-degan

Tjahjo menuturkan, penghargaan dan apresiasi kepada jajaran di Kemendagri dan BNPP yang selama empat tahun mampu menunjukkan kinerja profesional.


Kinerja tersebut khususnya ditujukan dalam rangka menata keuangan anggaran negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan aspek-aspek sehingga Kemendagri dan BNPP memperoleh hasil WTP dengan baik," kata Tjahjo.

"Ini yang terus ingin kita pertahankan bahwa kementerian dan lembaga yang baik harus secara profesional dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas khususnya masalah aset, masalah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” lanjut politisi PDI-P ini.

Baca juga: Bahas Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak Tiga Kepala Daerah ke KPK

Terkait rekomendasi BPK, Mendagri menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari.

“Selama empat tahun ini kami konsisten kalau ada temuan apapun, rekomendasi akan kami lakukan,” ungkapnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X