Prabowo-Sandi Tak Dapat Suara di Sejumlah Daerah, Tim Hukum Sebut Ada Indikasi Kecurangan

Kompas.com - 14/06/2019, 14:51 WIB
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, mempersoalkan perolehan suara Prabowo-Sandi yang tak mendapat suara di sejumlah daerah.

Hal ini disampaikan Nasrullah saat membacakan pokok permohonan sengketa hasil pilpres dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi ( MK), Jumat (14/6/2019).

"Ada sekitar 5.268 TPS dimana suara pemohon atau suara pasangan capres dan cawapres 02 yang hanya berjumlah 0," kata Nasrullah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Baca juga: Moeldoko Minta Pendukung 02 Ikuti Imbauan Prabowo

Kondisi ini, kata Nasrullah terjadi di hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali. Kondisi ini juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara, serta daerah lainnya.

Menurut kubu Prabowo, hal tersebut menunjukkan adanya indikasi yang kuat terjadinya kecurangan yang merugikan perolehan suara paslon 02.

"Fakta itu merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari pemohon," ujarnya.

Baca juga: Ini Fakta Seputar Kenaikan Gaji PNS yang Dipersoalkan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Nasrullah melanjutkan, ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara ketika pihaknya melakukan perbandingan antara jumlah suara pada Pilpres 2019 dan Pemilihan DPD maupun Pilkada yang ada di berbagai daerah.

Di satu sisi, ada perbedaan yang bersifat mirip seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Bali. Namun, di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali, seperti misalnya antara lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Ketidakwajaran ini sangat merugikan perolehan suara dari pemohon," kata Nasrullah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X