Gunakan Pernyataan SBY, Tim Hukum 02 Tuduh Intelijen Tak Netral

Kompas.com - 14/06/2019, 13:50 WIB
Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOAnggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuduh intelijen tidak netral dalam pemilihan presiden 2019. Hal itu menjadi salah satu materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 adalah ketidaknetralan aparat intelijen," ujar anggota tim hukum Prabowo-Sandi Denny Indrayana saat membacakan materi gugatan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Tim hukum Prabowo-Sandi menyebut aparat intelijen bertindak sebagai tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

Namun, tim hukum tidak mencantumkan bukti mengenai tuduhan itu. Tim hukum beralasan, bukti-bukti sengaja tidak dimasukkan dalam berkas permohonan gugatan untuk menjaga keselamatan dan keamanan barang bukti.

Tim hukum hanya mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang menurut keterangan waktunya disampaikan pada 23 Juni 2018.

Dalam pernyataan yang dikutip, SBY mengatakan bahwa ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri adalah benar adanya.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Prabowo Sebut Polri dan BIN Tak Netral

Berikut kata-kata SBY yang dikutip,"Tetapi yang saya sampaikan ini tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi, ini oknum,".

"Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya," kata Denny.

Terkait Pilkada 2018

Jika ditelusuri, pernyataan SBY itu merupakan tanggapan SBY terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2018. 

Baca juga: Prabowo Minta Pendukungnya Catat Anggota Polri yang Tak Netral

Tak hanya itu, pernyataan SBY itu telah diklarifikasi oleh Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto.

Ia menegaskan, seluruh jajaran BIN menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Menurut Wawan, netralitas itu merupakan instruksi tegas dari pimpinan BIN kepada seluruh anggotanya.

"BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres," kata Wawan dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (25/6/2018).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Nasional
Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Nasional
Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Nasional
Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Nasional
Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Nasional
Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Nasional
Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Nasional
Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Nasional
Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Nasional
Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Nasional
Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X