Agus Hermanto Sebut Usulan KLB dari Senior Demokrat Akan Dibahas Sesuai AD/ART

Kompas.com - 14/06/2019, 12:21 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, masukan para senior partai Demokrat agar Kongres Luar Biasa (KLB) dipercepat akan dibahas bersama dewan pimpinan pusat (DPP) sesuai AD/ART.

Diusulkan dalam KLB itu untuk memilih Ketua Umum pengganti SBY dan mengevaluasi pencapaian suara Demokrat di Pileg 2019.

"Tentunya nanti akan dibicarakan secara komperhensif sesuai dengan aturan yang ada di DPP, sesuai dengan AD/ART dan lain sebagainya," kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Agus mengatakan, apa yang disampaikan para senior partai terkait anjloknya suara Demokrat di Pileg adalah masukan yang wajar.

Menurut dia, seluruh pendiri dan kader partai pasti ingin yang terbaik untuk masa depan partai.

"Ini sesuatu ide dan tentunya suatu pendapat yang harus diproses dan itulah yang harus disampaikan sehingga, seluruh hal yang dilakukan adalah pastinya menuju kebaikan," ujarnya.

Baca juga: Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Selanjutnya, Agus mengatakan, jajaran pengurus DPP sudah mempersiapkan hal-hal yang dilakukan untuk menindaklanjuti usulan dan permintaan-permintaan dari para senior Demokrat.

"Karena senior ini kan juga tadinya sudah berjuang jadi semuanya kader itu baik senior maupun junior kita berikan hal yang terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu inisiator percepatan KLB, Max Sopacua, menjelaskan bahwa para senior prihatin dengan perolehan suara Partai Demokrat yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Baca juga: Dorong AHY Jadi Ketum, Senior Demokrat Tak Khawatir soal Politik Dinasti

"Terkait kondisi ini, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," kata Max dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Selain menyoroti perolehan suara Partai Demokrat, para senior tersebut juga menyoroti pengurus Demokrat di lingkaran SBY yang kerap menyampaikan pernyataan kontroversial.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X