Kompas.com - 14/06/2019, 11:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres 2019 yang digelar hari ini, Jumat (14/6/2019) diharapkan tak mengundang gejolak aksi massa.

Sekali pun ada, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa pilpres tak akan terpengaruh. Menurutnya, Hakim MK akan mengedepankan netralitas. 

"Hakim MK sembilan orang dipilih oleh DPR, Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah. Banyak studi, model MK seperti ini kecenderungannya netral. Tekanan massa tidak akan berpengaruh kok," kata Bivitri dalam diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (13/6/2019).

Baca juga: 9 Hakim MK Diyakini Netral Tangani Gugatan Pilpres 2019

"Apakah berarti KPU innocent? Tidak juga. Tak ada pemilu yang sempurna. Namanya juga demokrasi prosedural yang dibuat manusia, bukan dewa. MK tempatnya untuk menentukan hasil pemilu itu, asalkan persidangan berjalan dengan baik dan lancar," tambahnya.

Bivitri berharap sidang perdana sengketa pilpres nanti bisa menjadi pembelajaran dalam ranah sengketa pemilu Tanah Air. Sebab, permohonan yang diajukan Tim Hukum BPN terbilang baru dan unik.

Di tempat yang sama, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow berpendapat, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah memberikan imbauan agar pendukungnya tak menggelar aksi massa di MK.

Baca juga: Tangani Sengketa Pilpres, Hakim MK Diingatkan Kedepankan Integritas

Sehingga, kalau pun ada aksi massa, bisa diasumsikan bahwa yang datang itu bukan pendukung paslon 02.

"Itu sudah pihak lain," ujar Jeirry 

Maka dari itu, Jeirry mengajak masyarakat tetap harus kritis terhadap sikap politik di balik imbauan tersebut. Sebab, ada banyak imbauan dari pihak Prabowo-Sandiaga yang justru terjadi sebaliknya.

"Bisa jadi secara politik nanti, aksi massa dibuat sebagai penegasan bahwa mereka bukan pendukung paslon 02. Jadi memang kalau ada aksi, itu politis, dan tidak ada hubungannya dengan proses hukum sengketa pemilu," tambahnya.

Kompas TV KPU sebagai pihak termohon telah menyerahkan 200-an boks berisi barang bukti ke MK. Boks diangkut dengan menggunakan truk. KPU menyatakan banyaknya barang bukti yang diserahkan menunjukkan keseriusan KPU untuk menjawab tudingan tim Prabowo-Sandi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dijadikan sebagai pihak terkait juga tak mau berpangku tangan. Sebuah rancangan jawaban pun mereka serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pada 10 Juni lalu tim hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengajukan revisi permohonan sengketa perselisihan hasil pipres ke MK. Lewat revisi ini jumlah permohonan yang semula ada 7 poin membengkak menjadi 15 poin. #SidangMK #SengketaPilpres #MahkamahKonstitusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

Nasional
24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Nasional
Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Nasional
Undang-undang Darurat Sajam

Undang-undang Darurat Sajam

Nasional
Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Nasional
Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Nasional
Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Nasional
Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Nasional
Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.