Menurut Tim Hukum Prabowo-Sandi, MK Berwenang Periksa Seluruh Tahapan Pemilu

Kompas.com - 14/06/2019, 10:30 WIB
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi ( MK) berwenang memeriksa seluruh tahapan proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 terkait permohonan sengketa yang diajukan oleh pihaknya.

Artinya, MK dapat memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan terkait dugaan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif selama pilpres. Menurut Denny, wewenang MK tidak hanya sebatas pada memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Pemohon ingin menegaskan posisinya, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja," ujar Denny dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Pakai Banyak Berita sebagai Bukti di MK


"Pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang luber, jujur dan adil," ucapnya.

Mantan Wakil Menkumham itu mengakui adanya dua pandangan hukum terkait kewenangan MK memutus sengketa pilpres.

Pertama, pendekatan legal-formal, yang membatasi kewenangan MK hanya pada pemeriksaan proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya.

Baca juga: Di Sidang MK, Tim Hukum 02 Nilai Janggal Jokowi Sumbang Rp 19,5 Miliar untuk Kampanye

Denny mengatakan, pandangan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kecurangan pemilu merupakan ranah kompetensi Bawaslu, bukan MK.

Pandangan kedua, yakni MK sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yang lebih menerapkan keadilan substantif.

Pendekatan ini, kata Denny, berpandangan MK tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu dan tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja.

"Khususnya jika ada kecurangan pemilu yang sifatnya TSM (terstruktur, sistematis dan masif) karena bisa mencederai asas Pemilu yang luber dan jurdil," tutur Denny.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X