Kode Inisiatif: Kalau Hanya Gunakan "Link" Berita Tidak Kuat Yakinkan Hakim

Kompas.com - 14/06/2019, 08:53 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi. Fabian Januarius KuwadoKetua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menganggap tautan berita daring kurang kuat untuk dijadikan bukti dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, tautan berita boleh saja dijadikan sebagai bukti di persidangan. Namun hal itu dirasa masih kurang untuk membuktikan adanya kecurangan.

"Kalau itu diambil dari berita, apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Itu pun harus dibuktikan kembali," kata Veri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Sidang Perdana MK Digelar, 5 Dugaan Kecurangan Pemilu Ini Diadukan Prabowo-Sandiaga

Veri menilai, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus bisa membuktikan adanya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pilpres. Misalnya, soal isu pengerahan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga dilakukan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Apakah ada bukti lanjutan yang menunjukan pergerakan aparat, ASN misalnya. Dari perintah itu mereka bergerak, menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menggalang dukungan dan sebagainya. Seberapa besar pergerakan itu terjadi, dan apakah pergerakan itu ada indikasi mempengaruhi hasil pemilu atau tidak?," ucap Veri.

Veri berpendapat, sebagai informasi awal tautan berita bisa digunakan. Namun, untuk bisa membuktikan klaim kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dinilainya kurang kuat.

Baca juga: Penolakan KPU dan Kubu Jokowi terkait Manuver BPN Prabowo Jelang Sidang MK...

"Kalau hanya menggunakan link berita media tentu tidak cukup kuat untuk kemudian meyakinkan terjadi pelanggran yang sistematis, terstruktur dan masif," ucap dia.

Dalam berkas pemohonan sengketa pilpres yang diserahkan BPN ke MK, terdapat dalil yang berjudul "Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN."

Dalam dalilnya, BPN menyinggung pernyataan sejumlah Menteri Jokowi, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, hingga para pakar-pakar.

Pernyataan-pernyataan yang dicantumkan ini dikutip dari pemberitaan media online.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X