KPK Kembali Koordinasi dengan Polisi Militer AL Terkait Kasus Bakamla

Kompas.com - 13/06/2019, 21:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dalam penanganan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Tadi ada koordinasi yang dilakukan oleh tim dengan pihak penyidik POM TNI Angkatan Laut. Kenapa? Karena pihak POM TNI Angkatan Laut juga perlu mendalami perkara ini jika ada pelaku dari latar belakang militer," kata Febri.

Baca juga: Perjalanan Kasus Bakamla, dari OTT KPK hingga Dijeratnya Korporasi

Menurut Febri, KPK memberikan materi-materi pemeriksaan atau bukti-bukti terkait kasus ini. Hal itu dilakukan agar bisa dimanfaatkan oleh pihak POM TNI AL untuk mendalami kasus.

"Koordinasi sebenarnya sudah kami lakukan juga setelah OTT dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan pihak POMAL juga sudah menangani pelaku yang dari militer. Kami terus mengkoordinasikan hal ini," kata Febri.

Adapun pelaku dari pihak militer yang diproses hukum sebelumnya adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla, Bambang Udoyo.

Bambang sudah divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi.

Sementara, pada putusan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah pejabat Bakamla.

Baca juga: Pengembangan Kasus Bakamla, KPK Tetapkan PT Merial Esa sebagai Tersangka

Salah satunya adalah suap kepada Bambang Udoyo sebesar 105.000 dollar Singapura.

Menurut Febri, KPK juga bisa saja berkoordinasi dengan POMAL apabila ada informasi atau bukti lain yang dibutuhkan.

"Ini sebenarnya bentuk koordinasi yang cukup baik ya. Karena sejak awal kami menangani bersama meskipun penanganannya terpisah tapi koordinasi terus kami lakukan," kata dia.

"Dan kalau ada perkembangan misalnya pelaku yang lain dari sipil atau dari militer kami saling bertukar informasi," lanjut Febri.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasional
MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X