Ini Saran Apindo untuk Jokowi Respons Perang Dagang AS-China

Kompas.com - 13/06/2019, 20:40 WIB
Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus Apindo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (13/6/2019).Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus Apindo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu yang dibahas Presiden Joko Widodo dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019), adalah mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Pengurus Apindo menyetujui rencana Presiden untuk memanfaatkan peluang perang dagang itu dengan menggencarkan ekspor produk Indonesia di pasar-pasar yang sebelumnya dikuasai produk China atau AS.

Untuk melakukan hal ini, yang harus diperhatikan adalah memperkuat tim negosiasi perdagangan internasional dari Indonesia.

“Kami menyampaikan bahwa kita memiliki peluang yang cukup bagus untuk ekspor. Namun kita memang harus merapikan kembali tim kita, baik tim negosiasi untuk perjanjian perdagangan di internasional, maupun dana promosi,” ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, seusai pertemuan.


Selain itu, pemerintah disarankan jangan mendorong ekspor produk tanpa kajian matang.

Pemerintah harus tahu sektor mana yang yang berpotensi memberikan devisa besar melalui ekspor tersebut. Salah satu hal yang dilihat adalah kompetitor.

“Jangan kita masuk ke industri yang kita tahu bahwa di situ kompetisinya ketat, lalu kita masuk ke situ. Nah, kita tidak akan bisa menang. Kita harus masuk mengambil posisi yang justru nantinya melengkapi persaingan itu sendiri,” ujar Sukamdani.

 

Ia mencontohkan, salah satu yang berpeluang besar adalah produk turunan dari kelapa sawit sebagai bahan bakar.

Sukamdani mengatakan, Presiden menyambut baik masukan Apindo tersebut. Presiden juga berencana memasukkan unsur pengusaha untuk memperkuat tim negosiasi dagangnya.

“Presiden sangat tertarik merespons kami. Beliau bilang, khususnya untuk tim negosiasi atau tim runding, Beliau bilang akan dilihat lagi peraturan presiden atau keputusan presidennya seperti apa supaya pihak usaha juga bisa ikut berperan lebih aktif,” ujar Sukamdani.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X