Apindo Sarankan Jokowi Dorong Investasi Padat Karya untuk Serap Tenaga Kerja

Kompas.com - 13/06/2019, 19:20 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi keterangan seusai acara buka puasa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi keterangan seusai acara buka puasa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai perlunya investasi padat karya di Indonesia.

Hal itu disampaikan saat pengurus Apindo diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

“Dalam kurun waktu 10 tahun, investasi yang masuk itu lebih kepada industri padat modal. Investasi padat karyanya sangat berkurang. Padahal rakyat kita ini jumlahnya 285 juta dan angkatan kerjanya 130 juta,” ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, seusai pertemuan.

Apindo berharap pemerintah mendorong masuknya investasi padat karya di dalam negeri untuk menciptakan banyak lapangan kerja.

Sukamdani menambahkan, pemerintah harus melakukan terobosan untuk mendorong hal itu. Salah satu yang dapat dilakukan adalah merevisi undang-undang ketenagakerjaan.

Meski demikian, Sukamdani enggan menjelaskan lebih rinci, pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mana yang harus direvisi.

Pada intinya, dia berharap tenaga kerja di Indonesia lebih siap untuk masuk ke investasi padat karya.

“Sebab, sekarang kita melihat pemain-pemain padat karya besar itu sudah beralih ke Vietnam, ke Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka dan Kamboja. Bahkan, Laos sekarang ini sudah mulai bersiap-siap,” ujar Sukamdani.

“Sebenarnya maksudnya enggak apa-apa tetap berkonsentrasi ke padat modal. Tapi yang penting padat karyanya tidak tertangani dengan baik,” lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X