Pakar Hukum Menilai Perselisihan di MK Bukan Soal Banyak-Banyakan Kutipan

Kompas.com - 13/06/2019, 15:44 WIB
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (13/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menganggap penggunaan kutipan-kutipan yang ada dalam bukti gugatan perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) pilpres oleh tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukan menjadi bukti yang kuat.

"Ini bukan soal banyak-banyakan kutipan, jadi saya sudah baca satu-satu perbaikan permohon tim 02. Dari poin 168-174, itu ada kutipan pakar-pakar, termasuk Saldi Isra yang sekarang jadi hakim MK. Bukan berarti banyak kutipan itu bagus karena yang kita bicarakan itu permohonan perkara, bukan skripsi atau makalah," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (13/6/2019).

Maka dari itu, menurutnya, tim hukum Prabowo-Sandi harus bisa membuktikan kutipan-kutipan yang digunakan tersebut bisa berdampak atau tidak terhadap hasil gugatan di MK.

Baca juga: 70 Persen Permohonan Prabowo-Sandiaga di MK Dinilai Tak Meyakinkan

Dalam berkas pemohonan sengketa pilpres yang diserahkan BPN ke MK, terdapat dalil yang berjudul "Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN."

Dalam dalilnya, BPN menyinggung pernyataan sejumlah Menteri Jokowi, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, hingga para pakar-pakar.

Pernyataan-pernyataan yang dicantumkan ini dikutip dari pemberitaan media online.

Baca juga: Jubir MK: Kedua Paslon Tak Harus Hadiri Sidang Sengketa Pilpres, tetapi...

Bivitri menuturkan, sangatlah sulit bagi tim Prabowo-Sandi untuk membuktikan sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan basis bukti kutipan-kutipan dari berita.

"MK itu sangat jarang memutus kecurangan terkait TSM. Saya melihat permohonan yang menggunakan link berita ini masih seperti makalah ya, jadi belum bisa dilihat apakah buktinya valid dan cukup," paparnya kemudian.

Permohonan dalil Prabowo-Sandi, seperti diungkapkan Bivitri, didominasi bukti-bukti opini dari tokoh-tokoh tertentu. Ia pun percaya hakim MK akan memutuskan hasil yang memiliki bukti yang kuat.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X