Evaluasi Soal KPPS Akan Dijadikan Bahan KPU Susun Peraturan Pilkada 2020

Kompas.com - 13/06/2019, 08:59 WIB
Hasyim AsyariKOMPAS.com/Haryantipuspasari Hasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mulai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2020.

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, salah satu hal yang akan diperhatikan adalah terkait beban kerja Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini berkaca dari banyaknya KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

"Tetap dijadikan evaluasi soal KPPS meninggal dunia dan lain-lain ini untuk bahan PKPU Pilkada," kata Hasyim saat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2019).

Namun demikian, penyusunan PKPU Pilkada berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hasyim mengatakan, selama bunyi Undang-Undang belum berubah, maka bunyi PKPU juga akan mengikuti aturan di dalamnya.

Baca juga: Pengakuan Petugas KPPS: Tes Kesehatan Hanya Formalitas

Menurut Undang-Undang Pilkada, jam kerja KPPS pada hari pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Hasyim menilai, jika ditinjau dari segi beban kerja, KPPS Pilkada akan bekerja lebih ringan dibanding KPPS Pemilu. Sebab, dalam Pilkada, hanya ada satu surat suara.

"Kan kalau Pemilu serentak ada lima lembaga yang dipilih sehingga ada lima surat suara, maka menghitungnya juga lima lembaga. Dari sisi beban kerja kan lebih berat ya. Sehingga lebih ringan di Pilkada," ujar Hasyim.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Persiapan awal yang dilakukan ialah menyusun Perarturan KPU (PKPU) yang bakal digunakan selama tahapan Pilkada.

"Kami merencakan membuat PKPU tentang tahapannya bulan Juni ini ya," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Tahapan Pilkada 2020 sendiri akan dimulai pada September 2019 atau satu tahun sebelum diselenggarakannya pemungutan suara Pilkada pada September 2020.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X