Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

Kompas.com - 13/06/2019, 08:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik nasional sebagaimana diungkap kepolisian, menunjukkan ada upaya memainkan politik kekerasan oleh segelintir elite ala pembunuhan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah atau Amerika Latin.

Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tersebut sebelum terlanjur menjadi “lingkaran setan kekerasan” dalam perpolitikan Indonesia.

Charles menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, ratusan tokoh politik di Amerika Latin menjadi korban pembunuhan dari lawan politik, kartel narkotika dan kekuatan militer.

Tidak sedikit juga tokoh politik di Timur Tengah yang meninggal dunia karena dibunuh.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong hingga Rencana Pembunuhan

Misalnya, pembunuhan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, yang membawa negara tersebut kepada tradisi kekerasan yang seakan tak berkesudahan.

"Indonesia tidak memiliki ‘tradisi’ perebutan kekuasaan dengan cara-cara pembunuhan tokoh politik seperti itu. Oleh karenanya, kita sebagai anak bangsa hendaknya bersatu untuk menentang dan tidak memberi ruang sedikitpun terhadap segala bentuk politik kekerasan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6/2019).

Politisi PDI-P ini mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mencegah terjadinya pembunuhan tokoh-tokoh politik, dan menjadi benteng terdepan NKRI.

Ia berharap, kesiapsiagaan TNI-Polri dalam menjaga NKRI ini hendaknya juga diikuti dengan sikap elite yang antikekerasan dan mengedepankan cara-cara bermartabat dalam berpolitik.

Baca juga: Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

Charles menegaskan, elite politik seharusnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, sehingga tidak perlu cara-cara jalanan untuk merebutnya.

Sebaliknya, sekeras apapun pemilu tidak boleh membawa Indonesia pada sebuah lingkaran setan kekerasan.

"Perebutan kekuasaan dalam negara demokratis seperti Indonesia haruslah melalui pemilu, bukan dengan desing mesiu," kata dia.

Polisi sebelumnya mengungkap upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Baca juga: Pengacara: Kivlan Zen Tak Rencanakan Pembunuhan, Itu Hoaks

Keempat tokoh yang menjadi target itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Sementara, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target adalah Yunarto Wijaya.

Dalam jumpa pers Rabu kemarin, pihak kepolisian buka-bukaan soal keterangan para tersangka yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kedua tersangka H Kurniawan alias Iwan dan Tajudin mengaku diperintah oleh Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Kivlan sendiri saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, membantah kliennya merencanakan pembunuhan.

"Bapak Kivlan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu adalah hoaks," kata Tonin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com