Cerita Ketua MK yang Kerap Lembur Kerja Meskipun Sedang Tak Ada Sidang

Kompas.com - 13/06/2019, 08:03 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bercerita soal hari-harinya menghadapi permohonan gugatan sengketa hasil pemilu beberapa waktu belakangan.

Anwar mengatakan, kerap bekerja hingga malam hari untuk memeriksa berkas-berkas perkara. Ia bahkan rela jika harus menginap di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hal ini ia lakukan, bukan hanya menjelang persidangan digelar.

"Jam kerja saya tuh malam saja saya kerja. Bukan karena ada sidang, bukan. Prinsipnya, daripada berkas nginap di meja saya, mending saya nginap di kantor," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Jelang Sidang MK, Ini Profil 9 Hakim Konstitusi Penentu Akhir Sengketa Pilpres

Jika diperlukan, Anwar juga mengaku siap untuk begadang. Sebab, tanpa ada sidang pun sehari-harinya ia kerap bekerja hingga malam.

Jelang persidangan sengketa hasil pilpres 2019 yang bakal digelar perdana Jumat (14/6/2019), Anwar menyebut tak ada persiapan khusus.

Ia yakin, MK telah siap untuk menggelar sidang perkara tersebut secara seratus persen tanpa ada kendala.

"Saya berdoa mudah-mudahan bukan sekadar siapa yang jadi presiden, yang penting NKRI utuh. Nanti Presiden untuk kita semua, mau 01 dan 02, Presiden kita semua. Tuhannya kan tetap," katanya.

Baca juga: 5 Imbauan Prabowo kepada Pendukungnya Jelang Sidang Sengketa Pemilu di MK

Untuk diketahui, MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6/2019). Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.

Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X