JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi tak berencana menutup jalan depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah pengamanan jelang sidang sengketa hasil Pemilu 2019.
Sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres akan digelar pada 14 Juni 2019.
"Namun demikian masyarakat tidak perlu khawatir karena kami tidak membuat suatu rencana pengamanan seperti tanggal 21-22 (Mei) menutup jalan sepenuhnya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).
Sebelumnya, saat digelar aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Pemilu), Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei 2019, polisi menutup total jalan sekitarnya.
Saat itu, demo menolak hasil pilpres di depan Gedung Bawaslu berakhir ricuh di beberapa titik di Jakarta.
Berbeda dengan pengamanan Gedung Bawaslu saat 21-22 Mei, masyarakat pun diminta tak khawatir aktivitasnya akan terganggu.
Kendati demikian, Asep mengatakan, rencana pengamanan tersebut masih dapat berubah sesuai kondisi di lapangan.
"Itu kondisi atau rencana awal, tapi melihat situasi yang berkembang tanggal 14 sampai 28 (Juni), masyarakat tenang saja bekerja dan beraktivitas karena jalan protokol tidak terganggu seperti kemarin," kata Asep.
Polri beserta instansi terkait seperti pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat menurunkan total 32.000 personel.
Asep juga menegaskan bahwa aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga situasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.