Kadin Sampaikan Tiga Saran kepada Jokowi untuk Tingkatkan Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang bagaimana menggenjot perekonomian negara.

Saran itu disampaikan ketika pengurus KADIN bersama dengan pengurus HIPMI, Rabu (12/6/2019), bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Saran pertama, meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ketua KADIN Rosan Roeslani Perkasa mengatakan, saran ini memang cukup out of the box.

"Sebenarnya ini agak out of the box, yakni tentang pengiriman TKI. TKI kita kurang lebih ada 3,6 juta orang. Remitansinya 11 miliar dollar. Ini kecil dibandingkan Filipina yang tenaga kerjanya hampir sama, 3,5 juta orang. Namun remitansinya sampai 33 miliar dollar," ujar Rosan seusai pertemuan.

"Kenapa kita enggak bisa lebih tinggi remitansinya? Masalahnya adalah di kemampuan bahasa. Ini bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang diutamakan Bapak Presiden dalam pemerintahannya," lanjut dia.

Rosan memperkirakan, kebijakan ini akan meningkatkan remitansi TKI sebesar 10 miliar dollar AS. Nilai itu dikalkulasi dapat mengurangi neraca defisit berjalan sekitar 30 miliar dollar AS.

Kedua, KADIN menyarankan pemerintah mendorong pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Salah satu orientasinya adalah agar wisatawan tinggal lebih lama sekaligus menghabiskan uang lebih banyak di Indonesia.

Berdasarkan catatan KADIN, wisatawan di Indonesia mencapai 15,5 juta per tahun.

Dari jumlah itu, devisa yang dihasilkan sebesar 17 miliar dollar AS. Angka ini dinilai dapat digenjot lagi dengan perbaikan kualitas destinasi wisata atau menciptakan destinasi wisata baru.

Saran ketiga, terkait penetrasi produk tekstile Indonesia ke pasar-pasar yang terkena dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Menurut Rosan, tekstil dan garmen merupakan salah satu produk yang cukup mudah mengambil peluang itu.

"Itu yang sifatnya mungkin jangka pendek ya. Kita juga bicara mengenai bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan dari pemotongan PPh, apakah di level 17 sampai 18 persen, sekarang kan masih 25 persen," ujar Rosan.