Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi: Jika Demokrat Ingin Gabung Koalisi, Kami Sangat Terbuka

Kompas.com - 12/06/2019, 20:58 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzili mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau partai politik pengusung pasangan nomor urut 01 itu.

Ace mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika ada parpol yang ingin bergabung untuk mewujudkan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun ke depan. Visi misi tersebut tertuang dalam Nawacita jilid II.

"Jika Partai Demokrat mau bergabung KIK, tentu kami sangat terbuka," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Kami sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa agar sama-sama meraih cita-cata atau janji-janji politik Pak Jokowi untuk Nawacita jilid dua," ucapnya.

Baca juga: Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Namun demikian, Ace menyatakan tak sepakat dengan usul yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait pembubaran koalisi untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

Menurut Ace, keberadaan koalisi sangat penting untuk mengawal kinerja pemerintah, setidaknya untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas parpol di parlemen.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintahan harus berjalan efektif dan seluruh target pemerintah tidak diganggu oleh pihak oposisi.

Adapun saat ini pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga didukung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

"Koalisi itu memungkinkan kita untuk bekerja mengawal Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf lima tahun ke depan agar pemerintahan ini berjalan secara efektif dan target pemerintahan lima tahun ke depan tidak diganggu dari pihak-pihak, katakanlah misalnya oposisi yang mau menjegal kebijakan-kebijakan tertentu," kata Ace.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Membaca Sinyal Demokrat dan PAN untuk Koalisi Jokowi...

Demokrat hingga kini masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Namun, Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres tersebut ke MK.

Kompas TV Wacana pembubaran koalisi parpol pendukung dua kubu di Pilpres 2019, yaitu koalisi Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto dinilai tak relevan di tengah masih bergulirnya proses gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana status kedua koalisi ini ke depannya? Apakah bisa bubar atau terus bersatu di mana yang satu mengawal pemerintahan dan koalisi lain menjadi oposisi? Simak dialognya dengan politisi senior Partai Demokrat, <strong>Ahmad Mubarok</strong> dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan. #KoalisiPartai #Jokowi #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com