TKN Jokowi: Jika Demokrat Ingin Gabung Koalisi, Kami Sangat Terbuka

Kompas.com - 12/06/2019, 20:58 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzili mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau partai politik pengusung pasangan nomor urut 01 itu.

Ace mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika ada parpol yang ingin bergabung untuk mewujudkan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun ke depan. Visi misi tersebut tertuang dalam Nawacita jilid II.

"Jika Partai Demokrat mau bergabung KIK, tentu kami sangat terbuka," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Kami sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa agar sama-sama meraih cita-cata atau janji-janji politik Pak Jokowi untuk Nawacita jilid dua," ucapnya.

Baca juga: Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Namun demikian, Ace menyatakan tak sepakat dengan usul yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait pembubaran koalisi untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

Menurut Ace, keberadaan koalisi sangat penting untuk mengawal kinerja pemerintah, setidaknya untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas parpol di parlemen.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintahan harus berjalan efektif dan seluruh target pemerintah tidak diganggu oleh pihak oposisi.

Adapun saat ini pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga didukung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

"Koalisi itu memungkinkan kita untuk bekerja mengawal Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf lima tahun ke depan agar pemerintahan ini berjalan secara efektif dan target pemerintahan lima tahun ke depan tidak diganggu dari pihak-pihak, katakanlah misalnya oposisi yang mau menjegal kebijakan-kebijakan tertentu," kata Ace.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X