Kompas.com - 12/06/2019, 18:36 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan mengaku terpaksa mengikuti perintah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meloloskan Haris Hasanudin dalam seleksi calon kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur.

Nur Kholis membuat nilai fiktif terhadap hasil seleksi Haris. Padahal, pada kenyataannya nilai yang didapat Haris tidak mencukupi untuk memeroleh posisi tiga besar dalam proses seleksi.

Hal itu dikatakan Nur Kholis saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/6/2019). Nur Kholis bersaksi untuk terdakwa Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin.

Baca juga: Soal Dugaan Terima Uang Rp 70 Juta, Ini Kata Menteri Agama

"Saya berikan nilai makalah lebih tinggi dari panitia lain. Perintah itu hanya ke saya, karena saya Sekjen dan ketua panitia seleksi," ujar Nur Kholis kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nur Kholis, dia memberitahu Lukman bahwa Haris Hasanudin nilai hasil seleksinya rendah dan tidak cukup untuk menempati tiga besar peserta seleksi. Namun, menurut Nur Kholis, Lukman tetap memerintahkan agar Haris diloloskan.

Ahmadi, salah satu saksi yang merupakan mantan Biro Kepegawaian Kemenag juga mengatakan hal yang sama terkait perubahan nilai seleksi untuk Haris. Ahmadi ikut menjelaskan kepada Lukman mengenai nilai Haris yang tidak mencukupi.

"Ranking 4 jadi ranking 3 itu nominalnya tidak terlalu jauh. Panitia pelaksana yang melakukan perubahan soal itu. Tapi yang bisa diubah adalah nilai makalah," kata Ahmadi.

Baca juga: Menurut Sekjen, Menag Lukman Pasang Badan dan Tak Takut Dilaporkan ke Presiden

Dalam kasus ini, Haris Hasanudin didakwa menyuap anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy. Selain itu, Haris didakwa menyuap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut jaksa, Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Kompas TV KPK kembali memanggil Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai saksi kasus dugaan suap jabatan di Kementerian Agama, bagi tersangka mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Lukman Hakim diperiksa selama 6 jam sebagai saksi dalam kasus suap jabatan di Kemenag.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Nasional
Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Nasional
Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Nasional
Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Nasional
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Nasional
Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Nasional
Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Nasional
Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Nasional
Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Nasional
Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Nasional
Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Nasional
Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.