4 Lembaga Ini Ajukan Tambahan Anggaran 2020 Rp 45,2-Rp 943,6 Miliar

Kompas.com - 12/06/2019, 18:14 WIB
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD, Rabu (12/6/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi III DPR RI menggelar rapat dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD, Rabu (12/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD. Rapat tersebut membahas soal usulan tambahan anggaran tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ( MK) Guntur Hamzah mengatakan, MK mengajukan penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 308,2 miliar yang diperuntukkan untuk mendukung tugas MK terkait penanganan perkara.

Ia menyebutkan, total anggaran yang dibutuhkan MK sebesar Rp 554,5 miliar.

Baca juga: Komisi III Targetkan Pembahasan RKUHP Rampung Sebelum 30 September


"Kami sampaikan dalam dokumen resmi untuk penanganan perkara program, dukungan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya kami butuh Rp 205 miliar. Untuk pengangkatan sarana dan prasarana MK Rp 121 miliar, untuk program pelayanan perkara Rp 183 miliar," kata Guntur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ( KY) Tubagus Munandar mengatakan, KY mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp 45,2 miliar sehingga total kebutuhan anggaran menjadi Rp 147,4 miliar.

Ia mengatakan, anggaran itu untuk dua program KY yaitu dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

"Kedua program rekruitmen, peningkatan kapasitas, advokasi dan pengawasan perilaku hakim agung dan hakim," ujarnya.

Baca juga: Rincian Usulan Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp 8,7 Triliun

Adapun Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung ( MA) Achmad S Pudjoharsoyo mengatakan, pihaknya tidak mengajukan usulan kenaikan anggaran tetapi fokus pada penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, anggaran MA sesuai dengan pagu indikatif yakni sebesar Rp 10,5 triliun.

"Kami tidak akan mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2020. Tapi akan konsentrasi untuk penyerapan bukan hanya outlooknya aja," katanya.

Baca juga: Buka Kantor Cabang, BPH Migas Minta Tambahan Anggaran

Sekretaris Jenderal DPD Donny Moenek mengatakan, DPD juga mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 561,6 miliar dari pagu indikatif Rp 732 miliar sehingga total kebutuhan anggaran DPD menjadi Rp 1,2 triliun.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran tahun 2020 senilai Rp 943,6 miliar. Hal itu diperuntukkan untuk menguatkan lembaga MPR.

Adapun Komisi III DPR akan mempelajari setiap usulan tambahan anggaran dari masing-masing lembaga. Keputusan usulan tersebut akan disampaikan pada rapat pleno Komisi III.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Nasional
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Nasional
Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X