Istana: Masa Pemerintah Membuat Skenario Rusuh, kan Enggak Logis

Kompas.com - 12/06/2019, 17:38 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tudingan rekayasa rangkaian kerusuhan 21-22 Mei dan juga rencana pembunuhan empat pejabat nasional tidak logis dan mengada-ada.

"Skenario bagaimana? Masa pemerintah membuat skenario rusuh. Kan enggak logis. Pemerintah itu melindungi masyarakatnya, pemerintah memberikan jaminan atas keselamatan bagi warganya, kok malah membuat sebuah skenario. Ini menurut saya tidak benar. Jangan mengada-ada," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). 

Moeldoko berharap tak ada lagi tudingan bahwa pemerintah atau aparat kepolisian melakukan rekayasa. Apalagi, kepolisian sendiri sudah buka-bukaan soal keterangan para tersangka yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca juga: Menurut Kontras, Polri Terlalu Cepat Duga 9 Korban Kerusuhan 22 Mei adalah Perusuh


Keterangan tersangka yang dimaksud Moeldoko itu yakni dari H Kurniawan alias Iwan dan Tajudin. Mereka mengaku diperintah oleh Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Menurut Moeldoko, buka-bukaan itu dimaksudkan agar masyarakat tak menduga adanya rekayasa dalam kasus ini.

"Sebenarnya kita kemarin membuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat paham betul bahwa semuanya tidak ada yang direkayasa. Cerita itu, cerita dari orang-orang yang diperiksa dalam sebuah proses penyidikan. Jadi mana bisa orang itu cerita ngarang-ngarang aja," kata Moeldoko.

Baca juga: Polri: Aparat Keamanan Diserang Benda-benda Mematikan Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Moeldoko pun mengingatkan agar masyarakat tak mengembangkan dugaan yang tak benar terhadap pemerintah terkait kasus ini. Sebab, kasus ini berkaitan dengan masalah hukum pidana. 

"Ini berkaitan dengan pidana. Jangan main-main. Tidak bisa dia mengatakan apa yang sesungguhnya dia lakukan dan seterusnya. Jadi janganlah mengembangkan hal-hal yang tidak benar," ujar ujar mantan Panglima TNI ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X