PAN Dinilai Tak Punya Komitmen Kuat di Koalisi Pendukung Prabowo

Kompas.com - 12/06/2019, 17:24 WIB
Logo PAN googleLogo PAN
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie memprediksi Partai Amanat Nasional ( PAN) akan memutuskan keluar dari koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Jerry, PAN berpotensi bergabung dengan koalisi parpol pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan sengketa hasil Pilpres 2019.

Pasalnya banyak pihak melihat permohonan sengketa yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sulit untuk dikabulkan oleh MK karena selisih suara yang cukup besar.

Baca juga: Sekjen: PAN Konsisten Ada di Koalisi Pendukung 02!

"Kemungkinan besar mereka (PAN) merapat. Dalam dunia politik tidak ada kawan abadi, jadi hal ini cukup lumrah terjadi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Jerry berpendapat, secara politik PAN menargetkan kadernya dapat duduk di kabinet atau berada di lingkaran kekuasaan.

Selain itu, PAN dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Berbeda halnya dengan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal sudah menunjukkan koalisi yang solid.

"PAN kan hanya mencari politik aman saja agar ada kadernya di kabinet. Mereka juga seperti Demokrat main dua kaki dan tidak punya komitmen di koalisi (Prabowo-Sandiaga)," kata Jerry.

"Mereka bukan koalisi permanen tapi temporer bisa saja mereka keluar," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai bahwa secara de facto partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bara mengatakan, meski belum ada sikap resmi, namun kemungkinan besar PAN akan bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Bara, ada beberapa pertimbangan yang muncul dalam pembicaraan tak resmi di internal partai. Salah satunya soal menjawab tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, antara lain terkait kemiskinan dan intoleransi.

Baca juga: Membaca Sinyal Demokrat dan PAN untuk Koalisi Jokowi...

Selain itu, sejak berdiri pada Agustus 1998, PAN lebih banyak berada di posisi pendukung pemerintah. Dengan demikian, kata Bara, berada dalam pemerintahan sudah menjadi pola dan tradisi PAN.

Secara terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno saat ini partainya masih konsisten dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta memperjuangkan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Eddy mengatakan, arah politik PAN ke depannya baru akan ditentukan usai MK memberikan keputusan terkait perkara Pemilu 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X