Menjawab Pertanyaan tentang Kenetralan Mahkamah Konstitusi...

Kompas.com - 12/06/2019, 16:58 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Mekanisme penunjukan yang terinspirasi dari sistem Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ini bertujuan mencegah satu institusi memonopoli MK. Mekanisme ini juga mencari keseimbangan yang sehat antara jumlah hakim yang diangkat oleh presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Penelitian kami menemukan bahwa hakim MK berasal dari latar belakang beragam. Tidak seperti pengadilan tinggi di Thailand, Filipina, dan Malaysia, pengangkatan hakim tidak didominasi oleh universitas atau jabatan hukum yang dimiliki sebelumnya.

Selain itu, penelitian kami tidak menemukan bukti adanya suara hakim yang dipengaruhi oleh MA, DPR, atau presiden.

Kami menganalisis secara statistik pola pemungutan suara setiap hakim dan menemukan bahwa para hakim lebih cenderung tidak memihak pada pemerintah menjelang berakhirnya jabatan presiden atau menjelang masa pensiun mereka.

Dengan kata lain, para hakim dapat mengambil sikap yang lebih berani ketika mereka tidak takut akan hukuman dari presiden yang menjabat, atau ketika mereka tidak perlu khawatir akan prospek diangkat kembali.

Walau proses pencalonan dapat dipolitisasi, para hakim tampaknya bertindak dengan independensi penuh.

Reputasi MK dalam politik

Dalam beberapa hal, MK di Indonesia telah menjadi teladan bagaimana sistem pengadilan di Asia telah menjadi pemeran utama dalam politik. Beberapa keputusan MK telah menimbulkan dampak besar terhadap politik dan ekonomi.

Sebagai contoh, MK membatalkan privatisasi perusahaan listrik; mengecam anggaran pemerintah yang gagal mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan; melindungi agama, etnis; dan melindungi minoritas seksual dari diskriminasi pemerintah; serta berulang kali berurusan dengan sengketa pemilu.

Sejak 2003, MK telah meloloskan lebih dari seperempat petisi dan merevisi 74 undang-undang, membatalkan empat secara keseluruhan, dan membatalkan sebagian lainnya.

Tidak heran, MK dipandang bersifat aktivis dan dipuji karena membantu konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X