Menjawab Pertanyaan tentang Kenetralan Mahkamah Konstitusi...

Perlunya debat berbasis bukti

Ketika Mahkamah Konstitusi di Thailand mengalami bias politik, Mahkamah Konstitusi di Indonesia justru lolos dari jebakan-jebakan ini.

Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem politik di Indonesia yang kompetitif dan proses pencalonan hakim yang datang dari tiga lembaga berbeda sehingga tidak ada satu kekuatan politik yang mendominasi lembaga hukum tersebut.

Namun, penemuan penelitian kami tidak membahas ketidakpuasan terhadap kelemahan MK itu sendiri.

Kegagalan secara profesional, berkurangnya jumlah hakim yang memiliki pendapat berbeda, dan beberapa bukti menunjukkan bahwa MK tunduk pada opini publik dan memastikan institusi hukum tersebut bertanggung jawab sangatlah penting.

MK juga patut mendapat perhatian yang lebih dari sisi akademik.

Perdebatan berbasis bukti terkait MK sangatlah penting, mengingat saat ini Indonesia memasuki fase akhir Pilpres 2019.

Björn Dressel
Associate professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University

Diterjemahkan oleh Jamiah Solehati (The Conversation Indonesia) dari artikel berbahasa Inggris.

Artikel ini ditayangkan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambilkan dari artikel berjudul "Prabowo ragukan kenetralan MK: Penelitian terbaru tunjukkan hal sebaliknya".