Gubernur Maluku: Semoga Kita Masuk ke KPK untuk yang Pertama dan Terakhir

Kompas.com - 12/06/2019, 16:37 WIB
Gubernur Maluku terpilih hasil Pilgub 2018, Murad Ismail (paling kanan) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (paling kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Gubernur Maluku terpilih hasil Pilgub 2018, Murad Ismail (paling kanan) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (paling kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Maluku terpilih hasil Pilgub 2018, Murad Ismail berharap dirinya bisa menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan menjauhi area-area rawan korupsi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal itu ia ungkapkan usai bertemu dengan jajaran KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Murad bersama Wakil Gubernur Barnabas Ono serta dua pasangan gubernur dan wakil gubernur lainnya diajak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke KPK.

"Mudah-mudahan kita sekali masuk ke KPK, ini yang pertama sama yang terakhir, itu harus dicatat itu. Masuk yang pertama sama yang terakhir. Insya Allah kita pegang betul apa yang telah dibicarakan KPK dan apa yang kita sampaikan ke KPK," kata Murad.

Baca juga: Gubernur Maluku: Kalau Tiket Pesawat Mahal, Marah Sama Perusahan


Murad merasa bersyukur bisa datang ke KPK, karena mendapatkan berbagai masukan terkait upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia berharap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Kita adalah agen KPK. Insya Allah dukungan dari semua kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani, ya," katanya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Murad-Barnabas bersama dua pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Lampung dan Maluku Utara sepakat untuk menjadi agen pencegahan korupsi.

Kedua pasangan kepala daerah itu adalah Gubernur dan Wagub Lampung, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. Kemudian, Gubernur dan Wagub Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba serta Al Yasin Ali.

"Kami tadi banyak diskusi, khususnya bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu, keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan korupsi di daerah. Tadi juga disampaikan beberapa poin-poin area-area rawan korupsi sudah, kemudian laporan-laporan masyarakat juga di daerah," kata Tjahjo seusai mendampingi tiga pasangan kepala daerah tersebut.

Baca juga: Saut Situmorang Ingatkan Calon Pimpinan KPK soal Independensi

Tjahjo mengingatkan, ketiga pasangan kepala daerah itu harus menunaikan janji-janji yang mereka sampaikan saat kampanye di hadapan masyarakat.

"Paling tidak ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua paling tidak menyatakan saya anti korupsi di daerah. Tadi saya kira banyak masukan, macam-macam," katanya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X