Saut Situmorang Ingatkan Calon Pimpinan KPK soal Independensi

Kompas.com - 12/06/2019, 14:55 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019). KPK menetapkan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Adnan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016 dengan kerugian negara sekitar Rp39,2 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019). KPK menetapkan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Adnan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016 dengan kerugian negara sekitar Rp39,2 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengingatkan, calon pimpinan baru KPK harus independen, bebas dari intervensi atau pengaruh pihak-pihak tertentu.

Saut merupakan pimpinan KPK periode 2015-2019 yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember nanti.

"Saya katakan gini, yang dicari itu adalah orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhannya, enggak boleh orang lain, saya datang ke KPK saya dengan Tuhan saya, enggak ada yang ngatur, istri saya, tetangga saya, anak saya, alumni saya, enggak boleh atuh-atur saya," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Soal Proyek Meikarta, Ridwan Kamil Tunggu Arahan KPK

Hal itu disampaikan Saut saat bertemu Panitia Seleksi Pimpinan KPK periode 2019-2023, Rabu siang. Sehingga, kata Saut, pimpinan baru terpilih nantinya juga bisa menghasilkan kebijakan yang independen.

"Nah bisa enggak (Pansel) nyari orang kayak gitu? Kalau dia (dari) polisi, enggak diatur-atur. Kalau dia (dari) jaksa enggak diatur-atur. Siapa pun yang datang ke KPK itu antara dia dengan Tuhannya, sehingga dia independen, kebijakan-kebijakan dia sangat independen," ujarnya.

Menurut dia, pimpinan KPK harus memiliki sikap jujur, berani, adil, peduli, mandiri, bertanggungjawab, hingga sederhana.

"Karena itulah yang disebut integritas, integritas itu kan tadi saya bilang sembilan nilai, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, adil dan seterusnya ya kan," ujar dia.

Selain independen, Saut juga mengingatkan calon pimpinan baru KPK harus memahami situasi terkini terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Pansel Dorong Internal KPK Daftar Calon Pimpinan Periode 2019-2023

"Tadi saya jelaskan (ke Pansel) ini medan perangnya Indonesia ini kayak gini saya jelaskan tadi, medan perangnya Indonesia itu kayak begini, kenapa kita pernah dapat angka (Indeks Persepsi Korupsi) 37. Sekarang harus cari orang yang bisa medan perang kayak begini saya jelaskan tadi begitu," kata dia.

"Medan perangnya angkanya 37, polisinya masih gini, jaksanya masih begini, pagawai negerinya masih begini, mahasiswanya juga masih begini. Ini kan semua harus dibenahin, angka 37 tadi itu datang tidak hanya dari KPK, itu dari luaran juga. Nah bisa enggak nyari pimpinan yang bisa menyelesaikan itu," sambungnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X