Politisi PPP Usul Pembentukan TGPF Rusuh 22 Mei Tunggu Penjelasan Kapolri ke DPR

Kompas.com - 12/06/2019, 13:57 WIB
Suasana  pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASuasana pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen dan Panitia Khusus (Pansus) terkait peristiwa kerusuhan 22 Mei, sebaiknya menunggu Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR dan Kapolri.

"Lah wong ini Kapolrinya saja belum kita undang untuk menyampaikan penjelasan, kok langsung usul pansus?," kata Arsul saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arsul mengatakan, pembentukan TGPF masih bisa direalisasikan. Namun, kata dia, semua pihak juga harus mendukung Polri untuk mengungkap realitas peristiwa kerusuhan 22 Mei serta temuan Tim Investigasi Bersama (TIB) internal yang dibentuk Polri.

Baca juga: Menurut Fadli Zon, Pemerintah Seharusnya Bentuk TGPF Usut Rusuh 22 Mei

"Polisi kan juga belum menyampaikan soal korban. Kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyelidikan TIB-nya dia. Itu kita ungkap dulu," ujarnya.

Arsul menilai, kepolisian telah terbuka dalam pengungkapan kasus tersebut dengan membentuk Tim Investigasi Bersama (TIB) internal.

"Bahkan, Komnas HAM juga sudah bergerak, kemudian Ombudsman. Oleh Karena itu juga sudah bergerak melihat dari sisi admininstrasinya. Lah ini kan yang kita dorong dulu," tuturnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Pria yang Curi Senjata Api Brimob dan Uang Saat Kerusuhan 22 Mei

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintah seharusnya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Menurut dia, dengan adanya TGPF, informasi tak hanya versi pemerintah yang rawan bias.

"Jangan menjadi satu versi. Tentu kalau versinya versi pemerintah sangat bias harusnya dibentuk satu TGPF yang tadi saya katakan, terdiri dari semua unsur kemudian menyelidiki," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X