Politisi PPP Usul Pembentukan TGPF Rusuh 22 Mei Tunggu Penjelasan Kapolri ke DPR

Kompas.com - 12/06/2019, 13:57 WIB
Suasana  pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Suasana pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) Independen dan Panitia Khusus (Pansus) terkait peristiwa kerusuhan 22 Mei, sebaiknya menunggu Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR dan Kapolri.

"Lah wong ini Kapolrinya saja belum kita undang untuk menyampaikan penjelasan, kok langsung usul pansus?," kata Arsul saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arsul mengatakan, pembentukan TGPF masih bisa direalisasikan. Namun, kata dia, semua pihak juga harus mendukung Polri untuk mengungkap realitas peristiwa kerusuhan 22 Mei serta temuan Tim Investigasi Bersama (TIB) internal yang dibentuk Polri.

Baca juga: Menurut Fadli Zon, Pemerintah Seharusnya Bentuk TGPF Usut Rusuh 22 Mei


"Polisi kan juga belum menyampaikan soal korban. Kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyelidikan TIB-nya dia. Itu kita ungkap dulu," ujarnya.

Arsul menilai, kepolisian telah terbuka dalam pengungkapan kasus tersebut dengan membentuk Tim Investigasi Bersama (TIB) internal.

"Bahkan, Komnas HAM juga sudah bergerak, kemudian Ombudsman. Oleh Karena itu juga sudah bergerak melihat dari sisi admininstrasinya. Lah ini kan yang kita dorong dulu," tuturnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Pria yang Curi Senjata Api Brimob dan Uang Saat Kerusuhan 22 Mei

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintah seharusnya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Menurut dia, dengan adanya TGPF, informasi tak hanya versi pemerintah yang rawan bias.

"Jangan menjadi satu versi. Tentu kalau versinya versi pemerintah sangat bias harusnya dibentuk satu TGPF yang tadi saya katakan, terdiri dari semua unsur kemudian menyelidiki," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X