Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK

Kompas.com - 12/06/2019, 08:04 WIB
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Selain itu, salah alamat jika status Ma’ruf yang telah ditetapkan KPU sebagai calon wakil presiden digugat ke MK. Gugatan terhadap keputusan KPU yang menetapkan Ma’ruf sebagai cawapres seharusnya dilayangkan ke PTUN sebelum pilpres digelar.

Perdebatan mengenai revisi permohonan gugatan Prabowo-Sandi dan status Ma’ruf Amin serta bagaimana logika hukum yang dibangun tim hukum Prabowo-Sandi jelang sidang perdana MK akan dibahas mendalam pada talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (12/6/19), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Selain itu, akan dibahas pula potensi pengerahan dan tekanan massa pada sidang MK pada 14 Juni 2019 nanti.

Revisi permohonan PHPU

Langkah tim hukum pasangan Prabowo-Sandi yang mengajukan revisi permohonan gugatan PHPU pillpers ke MK juga tak lepas dari perdebatan soal legalitas.

Baik tim hukum Prabowo-Sandi maupun TKN Jokowi-Ma’ruf memiliki interpretasi yang berbeda soal revisi permohonan gugatan PHPU pilpres berdasarkan Peraturan MK (PMK).

Menurut ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, PMK Nomor 4 Tahun 2018 memberikan hak konstitusional kepada pemohon PHPU untuk melakukan perbaikan permohonan.

Interpretasi berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani. Menurut sekjen PPP ini, perbaikan dalam permohonan PHPU pilpres tidak dimungkinkan karena tidak diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2018 dan PMK Nomor 1 Tahun 2019.

Berbeda halnya dengan tahapan sengketa pileg yang memberikan hak kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan.

Pengerahan massa di sidang MK

Pasca kerusuhan 21 da 22 Mei silam, narasi tentang aksi massa terutama pada sidang MK tidak lagi terdengar.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, bahkan telah menyampaikan harapan Prabowo agar pada pendukungnya tidak bergerak ke MK saat sidang gugatan hasil pilpres digelar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X