Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK

Kompas.com - 12/06/2019, 08:04 WIB
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

SIDANG perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digugat oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi ( MK) akan digelar Jumat (14/6/19).

Sidang sengketa hasil pilpres ini akan berlangsung selama 14 hari yang keputusannya dijadwalkan akan dibacakan oleh MK pada tanggal 28 Juni 2019 mendatang.

Sejak didaftarkan di MK pada 24 Mei 2019 lalu, berkas permohonan gugatan hasil pilpres pasangan Prabowo-Sandi banyak mengundang sorotan dan kritik, terutama dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kritik tersebut antara lain soal tuntutan pasangan Prabowo-Sandi kepada MK yang dinilai berada di luar kewenangan lembaga tersebut.

Dalam berkas gugatan yang mendalilkan kecurangan pilpres, pasangan Prabowo-Sandi mengajukan tujuh gugatan atau petitum, di antaranya menuntut MK mendiskualifikasi pasangan 01 dan menetapkan pasangan 02 sebagai presiden dan wapres terpilih.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, MK hanya berwenang mengurusi substansi hasil pemilu, bukan permasalahan kecurangan di dalam proses pemilu.

Senin (10/6/19) lalu, sehari sebelum MK meregistrasi gugatan PHPU pilpres, tim hukum pasangan Prabowo-Sandi mendaftarkan revisi permohonan gugatan di MK.

Dalam berkas revisi tersebut, selain menambah alat bukti, tim hukum yang diketuai oleh Bambang Widjojanto mempermasalahkan status cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Bambang menilai status Ma’ruf menyalahi Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bakal calon harus menyertakan surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilu. Bambang menilai hal ini menjadi pertimbangan untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01.

Dalil soal status Ma’ruf yang melanggar UU Pemilu sontak mendapat bantahan dari kubu TKN. Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani, bukanlah BUMN karena tidak ada penyertaan modal langsung oleh negara pada kedua bank tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X