Kata Hidayat, PKS Tak Perlu Diajak Bergabung ke Koalisi Pemerintahan

Kompas.com - 12/06/2019, 06:59 WIB
Hidayat Nur Wahid KOMPAS.com/HaryantipuspasariHidayat Nur Wahid

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS tak perlu diajak untuk bergabung dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Hal itu dikatakannya saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Seperti diketahui, dua partai koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memberikan sinyal akan bergabung ke koalisi Joko Widodo.

Baca juga: Fadli Zon: Tiap Parpol Punya Hak Keluar dari Koalisi

"Biarlah kami menjadi oposisi, biarlah kami (PKS) berada di luar kabinet. Toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan, meskipun PKS berada di luar koalisi pemerintah, partainya tetap ikut membangun Indonesia untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas.

"Saya harus tegaskan di Indonesia tidak mengenal sistem oposisi dan bukan oposisi, di Indonesia ini ada partai pemerintah ada partai di luar pemerintah," ujar dia.

Hidayat mengatakan, PKS telah memiliki pengalaman di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Mau Keluar dari Koalisi, Kami Ucapkan Selamat Jalan

Meski demikian, ia meminta semua pihak tidak terlalu dini menyimpulkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Tapi terlalu dini untuk mengatakan dimenangkan karena MK hari ini baru memulai penetapan pencatatan untuk peradministrasian proses untuk persidangan di MK, jadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan," kata Hidayat.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X