TKN Pertanyakan Posisi Bambang Widjojanto di Tim Hukum Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 11/06/2019, 15:31 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mempertanyakan posisi Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, kata dia, Bambang masih menduduki posisi di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Bambang Widjojanto Tak Terima Gaji dari DKI Selama Jadi Pengacara Prabowo

"Apa dia (Bambang Widjojanto) itu layak jadi advokat atau tidak? Karena dia kan masih menjadi anggota TGUPP," kata Arsul saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Arsul mengatakan, seorang advokat tidak boleh menjadi pejabat publik atau negara.

Ia mengatakan, Bambang harus non aktif dari jabatannya saat memutuskan menjadi pengacara pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Advokat itu enggak boleh menjadi pejabat publik atau pejabat negara. Dia harus non aktif. Tidak bisa cuti itu tidak bisa. Harus mundur. Ya itu kemungkinan akan kami pertanyakan juga," ujar Arsul.

Baca juga: Jadi Pengacara Prabowo, Bambang Widjojanto Cuti Sebulan dari TGUPP

Sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres 2019, TKN akan meminta MK untuk menolak perbaikan permohonan yang telah diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

"Bukan karena kami takut dengan materi atau substansi perbaikan, bukan karena itu. Kalau soal itu sudah clear karena memang tidak ada dasarnya untuk melakukan perbaikan itu," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X