KPK Minta Sjamsul Nursalim dan Istri Menyerahkan Diri

Kompas.com - 11/06/2019, 12:04 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menganggap pembelaan diri dari Sjamsul Nursalim lewat kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, lebih baik diikuti dengan memenuhi panggilan KPK.

Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjiu Nursalim, telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). Semenjak menjadi saksi hingga kini, Sjamsul dan istri tak pernah memenuhi panggilan. DIketahui keduanya kini berada di Singapura.

"Jika pihak SJN dan ITN ingin membela diri dalam perkara ini, akan lebih baik hadir memenuhi panggilan KPK atau kami menyarankan untuk menyerahkan diri karena saat ini statusnya tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (11/6/2019).

KPK, lanjut Febri, menyarankan agar Sjamsul dan Itjih menyerahkan diri ke KPK. Sebab, saat ini status keduanya sudah sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus BLBI

Menurut dia, KPK akan menghargai Sjamsul dan istrinya jika bersikap kooperatif. Adapun KPK juga telah memberikan ruang yang cukup kepada keduanya untuk menyampaikan keberatan atau bantahan pada tahap penyelidikan.

"KPK justru telah memberikan ruang yang cukup sejak tahap penyelidikan pada SJN dan ITN. Namun, hal tersebut tidak pernah digunakan," ungkapnya kemudian.

Selain itu, seperti diungkapkan Febri, KPK memandang tak terdapat hal yang baru dari penjelasan yang disampaikan Maqdir. KPK juga belum menerima pemberitahuan resmi dari Maqdir bahwa dirinya telah menerima surat kuasa khusus dari Sjamsul dan Itjih dalam penyidikan kasus BLBI.

Baca juga: Pengacara Nilai Tak Masuk Akal Penetapan Tersangka Sjamsul Nursalim oleh KPK

Sebelumnya, Maqdir menilai keputusan KPK yang menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) janggal. Selain itu, Maqdir juga menganggap penetapan status tersangka itu tak masuk akal.

Maqdir mengingatkan, pada tahun 1998, pemerintah dan Sjamsul Nursalim telah menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-PKPS) atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Sjamsul ketika itu adalah pemegang saham pengendali BDNI.

"Dan di tahun 1999, perjanjian MSAA itu telah terpenuhi (closing) yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (R & D, pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement. R & D dan Akta Letter of Statement itu pada intinya menyatakan bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah terselesaikan, serta membebaskan dan melepaskan dirinya dan afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin ada sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya," kata Maqdir saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Seperti diketahui, KPK menetapkan obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK membuka penyidikan baru terhadap pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Saut, penetapan tersangka pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura ini berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Perbuatan Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul dan Itjih sebanyak Rp 4,58 triliun.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X