TKN Dorong MK Tak Lanjutkan Permohonan Sengketa Pilpres BPN ke Persidangan

Kompas.com - 10/06/2019, 20:11 WIB
Yusril Ihza Mahendra bersama Arsul Sani, Usman Kansong dan Ade Irfan Pulungan dan KOMPAS.com/Haryantipuspasari Yusril Ihza Mahendra bersama Arsul Sani, Usman Kansong dan Ade Irfan Pulungan dan

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) tidak melanjutkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke proses persidangan pokok perkara.

Sebab, yang dipersoalkan BPN dalam argumentasi permohonannya adalah mengenai proses pelaksanaan pilpres 2019 yang dinilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis (TSM).

“Kompetensi MK yang diatur dalam Pasal 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, itu jelas urusannya cuma soal selisih perhitungan suara dalam Pemilu, bukan yang lain-lain,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum TKN Arsul Sani dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) sore.

Baca juga: TKN Minta Hakim MK Tolak Penambahan Dalil BPN dalam Sidang PHPU

“Untuk itu, menurut kami, MK patut dipertimbangkan untuk diputuskan terlebih dahulu, tidak perlu sampai ke persidangan pemeriksaan pokok perkara dan putusan sampai 28 Juni 2019,” lanjut dia.

TKN pun menilai bahwa hakim MK perlu membuat putusan sela. Dalam putusan itu, lanjut Arsul, hakim menyampaikan bahwa materi permohonan BPN tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan ke proses persidangan pemeriksaan pokok perkara.

“Kami juga meminta agar MK membuat putusan sela, memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan paslon 02 patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak,” ujar Arsul.

Baca juga: Ketua TKN Jokowi Yakin MK Profesional Tangani Sengketa Hasil Pilpres

Dalam persidangan pendahuluan 14 Juni 2019 nanti, Arsul sekaligus menduga kuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait.

Apabila demikian, Arsul pun meyakini Bawaslu juga akan kontra terhadap materi permohonan PHPU yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

“Tidak tertutup kemungkinan, bahwa termohon, pihak terkait, ataupun Bawaslu mengajukan keberatan terhadap materi pemohon berkaitan wewenang kompetensi MK tadi,” ujar Arsul.

Diketahui, MK akan memulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019. Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X