Karen Agustiawan Tak Dikenai Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Rp 284 Miliar

Kompas.com - 10/06/2019, 16:13 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (24/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan tidak dikenai hukuman berupa pembayaran uang pengganti.

Meski dinyatakan bersalah merugikan negara, Karen tidak dihukum membayar Rp 284 miliar seperti tuntutan jaksa.

"Pada terdakwa tidak terdapat alasan untuk dijatuhi hukuman tambahan dalam perkara yang dihadapi," ujar anggota majelis hakim M Idris saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Divonis 8 Tahun Penjara, Karen Agustiawan Banding Sambil Berucap Innalillahi

Menurut hakim, selama persidangan tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Karen diuntungkan atau memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, tuntutan uang pengganti tidak tepat jika dibebankan kepada Karen.

Karen divonis 8 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Baca juga: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 8 Tahun Penjara

Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu.

Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Baca juga: Menurut Hakim, Karen Agustiawan Terbukti Menguntungkan Korporasi Rp 568 Miliar

Menurut hakim, perbuatan Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X