Kompas.com - 10/06/2019, 13:38 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan perpanjangan pembatasan mobil barang bersumbu lebih dari tiga untuk melintas di Tol Trans Jawa ruas Semarang sampai dengan Jakarta, hingga Rabu (12/6/2019).

Sedianya, pembatasan mobil barang bersumbu lebih dari tiga untuk melintas di ruas tol tersebut hanya sampai hari ini, Senin (10/6/2019) pukul 00.00 WIB.

Budi menuturkan alasan pertama adalah kegiatan ekspor impor baru akan dimulai pada hari Rabu (12/6/2019) mendatang.

"Kegiatan ekspor impor ini baru terjadi Selasa, Rabu, jadi memang masih dimungkinkan untuk diberlakukan itu," ungkap Budi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Kemenhub Perpanjang Pembatasan Truk Melintas di Tol Hingga 13 Juni 2019

Keputusan itu diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan pihak Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Selain itu, Budi ingin agar arus balik Lebaran 2019 yang tersisa tidak terganggu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita juga mau mudik-mudik akhir ini selesai dengan baik, jangan tiba-tiba terinterupsi dengan kegiatan lain," kata dia.

Baca juga: Arus Balik Mudik, Polri Larang Truk Lewati Tol pada 8-10 Juni

Berdasarkan hasil evaluasi Polisi bersama Kemenhub jumlah pemudik yang telah kembali ke Jakarta baru sekitar 30 persen. Diperkirakan masih ada 70 persen pemudik yang baru akan kembali ke Jakarta pada 9 Juni hingga 13 Juni 2019.

Atas dasar itu, Kemenhub meminta para pengusaha jasa pengangkutan logistik untuk mengarahkan kendaraan operasionalnya melintas di jalur arteri selama pembatasan tersebut.

Hal itu berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan Kemenhub untuk Ketua Umum Aptrindo, Organda dan Alfi. Surat tersebut dikeluarkan pada 9 Juni 2019 yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.