Wiranto Minta Polri Ungkap ke Publik Pengusutan Kerusuhan 21-22 Mei

Kompas.com - 10/06/2019, 13:06 WIB
Polisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam. KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESPolisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam.

"Ini masih dibagi layer-nya, sebagian besar di layer 3-4, pelaku dan koordinator lapangan. Kalau layer 1-2 itu aktor intelektual, penyandang dana," ungkap Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: BIN Yakin Dalang Kerusuhan 21-22 Mei Bakal Terungkap

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjamin Polri transparan dalam melakukan investigasi.

Salah satunya adalah rencana tim pencari fakta atau tim investigasi yang dibentuk Polri menggelar jumpa pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Namun, menurut Tito, hingga saat ini, tim tersebut saat ini masih bekerja menelusuri kebenaran mengenai jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei2019 lalu.

"Kalau mereka sudah pada kesimpulan, nanti dipaparkan di Komnas HAM, biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apa, memiliki data-data lain, setelah itu dilakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ujar Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6/2019).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Nasional
Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Nasional
KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X