Jika Ada ASN yang Bolos, Instansi Juga Akan Dapat Catatan Khusus dari KemenPAN RB

Kompas.com - 10/06/2019, 12:56 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia pasca libur Lebaran di ruang Command Centre, Jakarta ,Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia pasca libur Lebaran di ruang Command Centre, Jakarta ,Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB) Syafruddin menyebut, pihaknya tidak hanya akan memberi sanksi bagi ASN yang membolos di hari pertama kerja usai libur Lebaran 2019.

Tetapi, pihaknya juga bakal memberikan penilian kepada instansi atau kementerian/lembaga yang didapati ASN membolos.

"Instansinya juga akan diberikan penilaian manakala instansi mana yang banyak yang bolos. Itu berarti tandanya leadership-nya kurang, karena akan ada penilaian secara menyeluruh," kata Syafruddin di Gedung KemenPAN RB, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019).

Menurut Syafruddin, ASN yang membolos pada hari pertama bekerja usai libur Lebaran 2019 akan mendapat sanksi tegas.


Baca juga: Hari Pertama Kerja, Baru 9 Instansi Lapor Kehadiran ASN ke Kemenpan RB

Sanksi bisa berupa teguran hingga evaluasi yang berakibat pada pertimbangan kenaikan jabatan.

"Teguran paling tidak, kalau teguran kan dicatat itu, jadi hukuman itu kan ada kategori ringan. Seringan apapun teguran itu akan di-report untuk di evaluasi nanti terkait peningkatan jabatan, jadi tidak ada lagi yang bisa main-main sekarang," ujarnya.

Namun demikian, pemberlakuan sanksi bakal dilakukan usai KemenPAN RB bersama instansi dan K/L terkait melakukan rapat bersama untuk menganalisis absensi ASN.

Baca juga: Menpan RB: Tidak Ada Lagi ASN yang Bisa Main-main Sekarang

Rapat tersebut juga sekaligus menentukan sanksi yang bakal diberikan kepada ASN yang membolos.

"Setelah ini nanti kita akan analisis kemudian kita simpulkan bahwa unit kerja mana yang ASN-nya ada yang bolos dan bolosnya karena apa dan nanti setelah itu kita akan rapatkan untuk menentukan sanksi apa yang diberikan ke orang perorang," kata Syafruddin.

Rapat tersebut bakal digelar usai seluruh laporan kehadiran ASN masuk ke portal online KemenPAN RB. Batas waktu penyerahan laporan kehadiran di portal tersebut hingga pukul 15.00 WIB hari ini.

Adapun ASN yang dipantau kehadirannya berasal dari 543 instansi dan 88 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X