Jelang Vonis Hakim, Karen Agustiawan Mengaku Pasrah pada Tuhan

Kompas.com - 10/06/2019, 12:20 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (24/5/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (24/5/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan akan menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/6/2019). Jelang pembacaan putusan, Karen mengaku pasrah kepada Tuhan mengenai nasibnya ke depan.

"I don't know what I need to hope for. Saya hanya bergantung sama yang di atas saja," kata Karen saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Karen tetap membantah dakwaan jaksa yang dituduhkan kepadanya. Menurut Karen, dirinya adalah korban kriminalisasi atas suatu kebijakan korporasi.

Karen justru merasa khawatir kasusnya akan menjadi preseden buruk ke depannya, bagi direksi yang menjabat di Pertamina. Selain itu, Karen khawatir kasus ini berdampak buruk pada kemajuan PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Baca juga: Karen Agustiawan: Baru Pertama Kali Bisnis Hulu Migas Dianggap Pidana Korupsi

"Jangan sampai nanti direksi Pertamina meskipun tidak ada aliran dana, tidak ada niat jahat, semua untuk kebaikan Pertamina, ujungnya dikriminalisasi seperti ini," kata Karen.

Sebelumnya, Karen dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Karena juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Karen juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 284 miliar.

Menurut jaksa, uang pengganti harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Karen akan disita dan dilelang.

Baca juga: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut Bayar Rp 284 Miliar

Apabila jumlah harta tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Karen dianggap menciderai tata kelola perusahaan yang benar.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X