Kompas.com - 10/06/2019, 09:56 WIB
Arus kendaraan ke arah Jakarta di ruas tol Jakarta-Cikampak, tepatnya di wilayah Kota Bekasi, tampak padat, Minggu (9/6/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVIArus kendaraan ke arah Jakarta di ruas tol Jakarta-Cikampak, tepatnya di wilayah Kota Bekasi, tampak padat, Minggu (9/6/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mulai mengurangi penerapan rekayasa lalu lintas one way pada jalan tol, Senin (10/6/2019).

"One way akan saya kurangi secara bertahap supaya juga dari kedua belah arus ini bisa jalan," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

Pengurangan sistem one way akan diterapkan secara bertahap. Di sisi lain, Korlantas masih akan menerapkan contra flow pada kilometer tertentu.

"Mungkin secara bertahap nanti seperti kita lakukan contra flow dari kilometer 61 sampai ke kilometer 29 (ruas tol Cikampek) kita lakukan," ungkapnya.

Baca juga: Imbas One Way, Jalan Arteri Karawang Macet Dua Arah

Hingga Senin pagi, beberapa lokasi masih terjadi kemacetan pada arus balik Lebaran 2019, seperti di Gerbang Tol Cikampek Utama, jalur tol Cikampek, dan pertemuan antara Cikampek dan Cipularang.

Selain itu, jalur non-tol juga terpantau mengalami kemacetan imbas penerapan sistem satu arah atau one way di jalan tol. Kemacetan itu misalnya terjadi pada jalur arteri Karawang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Benyamin, kemacetan akibat penerapan one way diprediksi memang terjadi. Namun, pihaknya menerapkan asas prioritas dengan pemudik yang kembali ke Ibu Kota diutamakan sehingga diterapkan one way.

"Memang pasti ada imbas kemacetan karena kita membuang semua jalur ke Pantura sehingga pasti macet seperti itu. Kita pastikan ada, tapi kan kita di sini pakai asas prioritas, pemudik dulu kita dahulukan karena memang cukup tinggi sekali ke arah timur maupun selatan," katanya.

Baca juga: Sistem One Way, Arus Balik Tangerang-Bandung Ditempuh Selama 10 Jam

Kemudian, penumpukan penumpang juga masih terjadi Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung.

Benyamin mengatakan, hal itu dikarenakan kapal yang ada tidak dapat mengimbangi jumlah pemudik.

"Di Bakauheni sekalipun ada kepadatan juga di gate mau masuk ke pelabuhan, karena jalan tol sudah jadi, kapalnya ini tidak mampu menampung kecepatan kendaraan yang datang," tutur dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X