KPU Bertemu Tim Hukum untuk Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu, Besok

Kompas.com - 09/06/2019, 22:09 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim hukum KPU, Senin (10/6/2019) besok.

Pertemuan itu dalam rangka persiapan sidang sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh ratusan peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Senin besok kami akan koordinasi. Tapi kalau dari tim kuasa hukum sih ya sudah koordinasi dari kemarin-kemarin, koordinasi terus dalam rangka persiapan," kata Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin, hari Minggu ini.

Baca juga: KPU RI Undang Seluruh KPU Provinsi Persiapkan Materi Sidang di MK

Ali menyebutkan, pihaknya terus menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan untuk menghadapi gugatan di persidangan. Dokumen yang disiapkan juga dihimpun dari KPU provinsi yang terdapat sengketa.

Seandainya ada perbaikan dokumen permohonan gugatan dari peserta pemilu, Ali menyatakan, pihaknya harus lebih dulu mengecek dan mempelajari poin-poin yang diperbaiki.

"Kami baca dulu perbaikannya apakah sesuai dengan regulasi atau tidak perbaikannya, kemudian apa isinya," ujar dia.

Berdasarkan informasi dari situs mkri.id, permohonan gugatan untuk pemilihan DPR dan DPRD yang diterima MK ada sebanyak 323. Sedangkan gugatan untuk pemilihan anggota DPD ada 10 gugatan, dan pemilihan presiden dan wakil presiden 1 gugatan.

Dengan demikian, jumlahnya ada 334 permohonan gugatan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X