Kompas.com - 09/06/2019, 18:31 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono  (kanan) saat melayat di rumah duka, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019). Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono kepada  Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono . ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat melayat di rumah duka, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019). Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono .

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan usul Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik soal pembubaran koalisi parpol pendukungan pasangan capres-cawapres.

Mardani menilai, usul pembubaran koalisi parpol untuk mengurangi tensi politik di tengah masyarakat sebagai langkah yang kurang bijak.

"Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak," ujar Mardani melalui pesan singkat, Minggu (9/6/2019).

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Menurut Mardani, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Adapun pasangan Prabowo-Sandiaga didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. PKS insya Allah istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur," kata Mardani.

Terkait tingginya tensi politik pascapilpres, Mardani justru menilai hal itu terjadi karena kurangnya kualitas kepemimpinan. Sebab kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas demokrasi.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Minta Demokrat Jangan Bikin Gaduh

Lantas, ia mencontohkan sikap kandidat capres John McCain pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008.

Saat itu McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang menyebut rivalnya, Barrack Obama, bukan orang Amerika.

McCain pun menegaskan bahwa Obama merupakan orang Amerika yang baik dan kompetitornya dalam mencintai Amerika.

"Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlaq politik yang dewasa," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.

"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).

Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi

Menurut Rachland, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.

Kendati BPN pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.

Oleh sebab itu, kata Rachlan, sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.

Di sisi lain, Ia juga meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membubarkan koalisi parpol pendukungnya.

Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland.

Ia menilai keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.

Rachland menegaskan bahwa para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ucapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X