Kompas.com - 06/06/2019, 12:24 WIB
Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4/2019). Majelis hakim memvonis Irwandi Yusuf dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, Hendri Yusal empat tahun penjara denda Rp200 juta subsider tiga bulan, dan Saiful Bahri lima tahun penjara denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSTerdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4/2019). Majelis hakim memvonis Irwandi Yusuf dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, Hendri Yusal empat tahun penjara denda Rp200 juta subsider tiga bulan, dan Saiful Bahri lima tahun penjara denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dikunjungi oleh istri dan anaknya di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/6/2019).

Salah satu kerabat Irwandi, Angga, mengatakan, momen Lebaran ini dimanfaatkan oleh keluarga untuk membesuk sekaligus bersilaturahim dengan Irwandi. Keluarga juga membawa buah tangan berupa alpukat dan cemilan khas Lebaran.

"Camilan dan alpukat satu kilo buat Pak Irwandi," ujar Angga.

Baca juga: KPK Ajukan Banding atas Vonis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Menurut Angga, pihak rutan membatasi jumlah orang yang masuk secara bersamaan hanya 5 orang. Jika keluarga atau kerabat yang datang lebih banyak, maka harus masuk secara bergantian untuk menemui Irwandi.

Irwandi divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Irwandi juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Irwandi Yusuf terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uang tersebut diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Baca juga: Kiprah Irwandi Yusuf, Mantan Pejabat GAM yang Jadi Gubernur Aceh Lalu Jatuh Hati pada Pesawat

Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

Selain itu, Irwandi Irwandi juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar. Sejak November 2017 hingga Mei 2018, Irwandi menerima uang melalui rekening bank atas nama Muklis. Totalnya, Irwandi menerima Rp 4,2 miliar.

Namun, KPK mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Irwandi. Dengan demikian, hukuman terhadap Irwandi belum berkekuatan hukum tetap.

Meski sudah divonis pada April 2019, hingga kini Irwandi belum berstatus narapidana dan masih ditahan di Rutan KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hinga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hinga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Nasional
Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.