Dikritik soal PK Koruptor, MA Pastikan Putusan Sesuai Ketentuan Undang-undang

Kompas.com - 04/06/2019, 12:51 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019). Mereka mengecam dunia peradilan kembali tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIndonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019). Mereka mengecam dunia peradilan kembali tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung membantah berpihak pada narapidana kasus korupsi dalam memutus perkara peninjauan kembali ( PK).

MA memastikan setiap putusan PK dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang.

"Mahkamah Agung tetap menghargai komentar masyarakat. Mahkamah Agung juga tetap menghargai putusan majelis hakim," ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah saat dikonfirmasi, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: Banyak Napi Korupsi Dimenangkan MA, KPK Diminta Awasi Sidang PK

Menurut Abdullah, MA bertugas mengadili tentang penerapan hukum dalam putusan di tingkat pertama dan banding. Jika terdapat kesalahan sebelumnya, MA dapat menganulir dan memberikan putusan yang sesuai.

Di sisi lain, menurut Abdullah, undang-undang telah menentukan alasan pengajuan PK atau upaya hukum kasasi.

Pasal 263 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa syarat jika seseorang ingin mengajukan PK apabila terdapat novum atau bukti baru.

Baca juga: MA Diingatkan soal Pengajuan PK 19 Napi Korupsi Termasuk Anas Urbaningrum

Kemudian, apabila putusan sebelumnya terdapat kekeliruan dan kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan.

"Jika alasan yang diajukan beda dengan yang sudah ditentukan, sudah pasti alasan permohonan akan ditolak," kata Abdullah.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada tren putusan MA yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Sebut Putusan MA Semakin Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi

Hal itu terlihat dari beberapa putusan pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan para terpidana kasus korupsi.

Menurut ICW, dalam beberapa kesempatan, syarat pengajuan PK kerap diabaikan, sehingga putusan yang dihasilkan MA dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X