Soal Dugaan Terima Uang Rp 70 Juta, Ini Kata Menteri Agama

Kompas.com - 03/06/2019, 20:46 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

"Jadi sama sekali Rp 50 juta itu saya tidak tahu menahu. Tidak benar kalau dikatakan saya menerima itu," kata dia.

Selain itu, berdasarkan dakwaan jaksa, pada 9 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada Lukman Hakim melalui Herry Purwanto.

Versi Lukman, uang yang diberikan Haris bukan Rp 20 juta melainkan Rp 10 juta. Meski demikian, dia mengaku tidak mengetahui adanya uang itu sebelumnya.

"Sebab yang menerima adalah ajudan saya dan saya baru dikabari oleh ajudan saya malam setelah tiba di Jakarta, 'Pak ini titipan dari Kakanwil'" ujar Lukman.

Baca juga: Menurut Jaksa, Menteri Agama Pasang Badan untuk Tetap Mengangkat Terdakwa

Lukman mengatakan, ia diberi tahu bahwa uang itu adalah honor tambahan. Namun Lukman merasa uang itu bukan haknya karena acara di Tebu Ireng juga bukan agenda Kanwil Kementerian Agama.

"Oleh karena itu saya merasa tidak berhak menerima honorarium itu dan pada saat itu juga memerintahkan ajudan saya untuk mengembalikan, itu tanggal 9 Maret malam untk mengembalikan lagi ke Saudara Haris," ujar Lukman.

"Jadi jangankan menerima, menyentuh saya tidak," tambah dia.

Namun, ajudannya belum mendapat kesempatan untuk bertemu Haris kembali.

Hingga akhirnya terjadi operasi tangkap tangan pada 15 Maret 2019. Pada 22 Maret 2019, ajudan melaporkan kepada Lukman bahwa uang sebesar Rp 10 juta itu masih ada di tangannya.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenag Jatim Didakwa Suap Romahurmuziy dan Menteri Agama

"Maka kemudian saya memutuskan uang Rp 10 juta itu saya serahkan ke KPK sebagai gratifikasi dan saya resmi mendapatkan tanda terima gratifikasi dari KPK," kata dia.

Sebelumnya, menurut jaksa, perbuatan Lukman menerima suap itu dilakukan bersama-sama dengan M Romahurmuizy yang merupakan anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Romy disebut memerintahkan Lukman Hakim yang merupakan kader PPP, agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Padahal, secara persyaratan, Haris dinilai tidak layak lolos seleksi karena masih menjalani hukuman disiplin pegawai negeri.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X